Produksi Ikan

Coffee Morning Tentang Pendataan Kapal Perikanan Di PPN Brondong

Penulis : , | 27/02/2018 15:24

Brondong- Senin, 26 Pebruari 2018, dilaksanakan Coffee Morning di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong bersama Kepala Dinas Perikanan Kab. Lamongan, Ketua ANI (Aliansi Nelayan Indonesia), HNSI Kab. Lamongan  dan Rukun Nelayan (RN) di wilayah pantura Lamongan (RN Banjarwati, Labuhan, Tunggul, Brengkok, Warulor, Weru, Lohgung, Sidokumpul, Kranji, Brondong, Paciran, Sedayulawas, Sidokelar, Paloh, Blimbing, Kemantren dan Kandangsemangkon). Coffee Morning dipimpin oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong,Dedi Sutisna.

Dalam arahannya Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong menyampaikan bahwa tujuan dilakukan pendataan kapal perikanan di Kab. Lamongan adalah agar nelayan memiliki kelengkapan dokumen kapal dan agar jumlah kapal di Kab. Lamongan terdata.

Kepala Dinas Perikanan Kab. Lamongan dalam arahannya menyampaikan bahwa Nelayan harus memiliki Kartu Nelayan dan Asuransi Nelayan sebagai syarat agar penyaluran bantuan bisa tersalurkan tepat sasaran, Syarat mengikuti pendataan kapal perikanan adalah harus ada kelengkapan dokumen kapal dan untuk mempermudah Kepengurusan Pendataan dokumen kapal agar dikoordiner oleh RN (rukun nelayan) di masing- masing daerah di Lamongan.

Perwakilan KUPP (Kantor Unit Penyelengara Pelabuhan) Sedayulawas-Brondong dalam arahannya menyampaikan bahwa KUPP Brondong telah mendapatkan izin menerbitkan SKK (Surat Keterangan Kecakapan) 30 dan 60 Mil.

Usulan dari Nelayan adalah:

  1. Untuk kepengurusan kartu nelayan hendaknya ada pos di Paciran untuk mempermudah kepengurusan;
  2. Pendataan kapal harus lengkap mulai dari nama pemilik, nama kapal, GT, alat tangkap.
  3. Perahu yang dimutasi (karena ada perubahan ukuran) agar segera dilaporkan;
  4. Kapal yang alat tangkapnya dilarang kepengurusannya harus segera dilaksanakan;
  5. Kartu nelayan yang belum selesai sebanyak  7.000 harus segera diselesaikan agar bila ada bantuan penyalurannya tepat sasaran;
  6. SKK 60 Mil harus di sosialisasikan kepada nelayan;
  7. Kepengurusan pendataan kapal harus 1 pintu untuk menghindari adanya calo;
  8. Kelengkapan data kepengurusan segera dilaksanakan agar pendataan dapat selesai dengan cepat.