Produksi Ikan

Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat di PPN Prigi

Penulis : , | 30/10/2017 23:01

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,salah satu program reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini merupakanwujud nyata komitmen pemerintah untuk segera mengoptimalkan kinerja pelayanan publik sehingga dapat memenuhi kepuasan masyarakat dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Pada tataran yang lebih teknis, program peningkatan kualitas pelayanan publik dijabarkan melalui berbagai upaya dengan membagi peran antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Pemerintah sebagai penyelenggara layanan wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Sebaliknya, masyarakat dan swasta diharapkan mampu memberikan feedback (umpan balik) kepada pemerintah berupa saran dan masukan sehingga tercipta sinergitas dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka proses timbal balik itulah diperlukan masukan tertulis maupun lisan melalui media sebagai ruang yang cukup sehingga komunikasi antara pemerintah sebagai penyelenggara dan penyedia layanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan dapat berjalan dengan efektif. Media informasi yang mampu menjembatani proses komunikasi tersebut salah satunya dalam bentuk pengukuran kepuasan masyarakat. Melalui pengukuran kepuasan masyarakat, para pengguna layanan dapat memberikan masukan sekaligus memberikan penilaian sesuai pengalaman dan persepsi mereka pada saat menerima pelayanan dari petugas. Hasilnya berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Keberhasilan Pelayanan Publik selain ditentukan oleh aparat pelaksana operasionalnya (operator lapangan), juga sangat ditentukan oleh komitmen, pemahaman dan kemampuan (kompetensi) pimpinan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dalam menerapkan Manajemen Kinerja dan pelayanan publik. Manajemen kinerja yang baik, ditunjukkan dengan meningkatnya kinerja aparat penyelenggara pelayanan publik yang secara signifikan berpengaruh  erhadap meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Kegiatan Sosialisasi Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bertujuan untuk memberikan informasi tentang system pengelolaan pengaduan pelayanan yang ada di PPN Prigi dan cara menilai kualitas pelayanan publik di PPN Prigi serta untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh unit layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Bertempat di Ruang Rapat Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Sosialisasi IKM ini dihadiri dari beberapa unsur yaitu dari kalangan masyarakat nelayan, Pengguna Jasa, dan unsur dari Stakeholder Pemerintahan di Kabupaten Trenggalek. Dalam sambutan pembukaan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Bapak H. Dwi Yuliono Rochayadi, A.Pi, MM beliau menyampaiakan kepada peserta Sosialisasi “Bahwa dengan adanya acara ini kami mohon kepada seluruh peserta untuk memberikan penilaian kepada PPN Prigi secara Objektif, tidak perlu takut dan kami mohon kalua ada pelayanan kami selama ini yang kurang baik, mohon samapaikan apa adanya. Karena dengan adanya masukkan dari bapak dan Ibu sekalain, kami bisa megkoreksi diri dan tentunya akan menjadikan Suatu pelayanan yang lebih baik kedepannya”.