Produksi Ikan

PEMBINAAN NELAYAN ANDON

Penulis : , | 20/06/2017 08:57

Bertempat di ruang rapat UPTD. Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Tual yang berlokasi di kawasan PP. Tual kemarin 19 Juni 2017 telah dilaksanakan pembinaan kepada nelayan Andon terkait dengan penyelesaian pengurusan SIPI kapal pengumpul telur ikan terbang yang selama ini masih berlabuh di dermaga PP. Tual.  Sebelum dilakukan rapat di LPPMHP terlebih dahulu dilakukan pembinaan sekaligus mendengar keluhan para nelayan andon di ruang sekretaris Kepala Pelabuhan Perikanan yang dipandu oleh Kasi Operasional dan Syahbandar Perikanan.  Materi pembinaan meliputi penyampaian (1) bahwa proses perizinan kapal perikanan dibawah 30 GT adalah kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,  sehingga proses penerbita SIPI kapal yang telah dilakukan pengukuran ulang di proses di Kota Ambon (2) Kepada nakhoda kapal andon diminta untuk melaporkan hasil tangkapan setiap trip masuk pelabuhan perikanan (3) untuk menghindari kejadian yang sama dikemudian hari para nelayan supaya membentuk kelompok dan menunjuk perwakilan yang bertindak sebagai pengurus kapal untuk proses perizinan (4) Menyarankan setelah selesai musim telur ikan terbang supaya tetap tinggal di PP. Tual untuk menangkap jenis ikan lain (5) Memberikan pemahaman bahwa penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) harus didahului dengan kelengkapan dokumen administrasi, teknis dan nautis (6) Membuang jauh pemikiran negatif seolah-olah PP. Tual mempersulit pelayanan bagi nelayan.   Setelah pertemuan di PP. Tual dilanjutkan dengan pertemuan wakil nelayan Andon dengan Kepala LPMHP yang telah ditetapkan oleh Gubernur Maluku sebagai Perwakilan Cabang Dinas Provinsi Maluku di Kota Tual.  Hasil pertemuan antara lain bahwa sebagai petugas baru yang ditunjuk masih perlu berkoordinasi lagi dengan Kadis Perikanan Prov. Maluku, namun untuk kapal perikanan dengan ukuran kurang dari 10 GT dapat diproses bukti pencatatan dengan ketentuan telah dilakukan verifikasi pengukuran ulang oleh instansi yang berwenang, sedangkan kapal diatas 10 GT masih tetap kewenangan Kantor Pelayanan Satu Pintu di Kota Ambon.  Pada pertemuan tersebut nelayan andon memohon adanya kebijakan untuk memberikan rekomendasi sambil menunggu proses penyelesaian SIPI karena menunggu perubahan gros akte kapal di Kementerian Perhubungan Jakarta, sehingga Nelayan Andon dapat melaut dengan ketentuan semua kewajiban dan pengurusan administrasi selanjutnya di kuasakan kepada perwakilan nelayan yang ada di Kota Tual.