Produksi Ikan

Rapat Koordinasi Instansi Teknis Terkait dan Nelayan

Penulis : , | 06/06/2017 09:07

Bertempat di Balai Pertemuan PP. Tual pada hari Jumat, 2 Juni 2016 telah dilaksanakan rapat koordinasi antar instansi teknis terkait untuk menyikapi hasil verifikasi pengukuran ulang terhadap kapal perikanan sekaligus berdiskusi membahas beberapa permasalahan dilapangan diantaranya terkait dengan kedatangan beberapa nelayan dari luar Prov. Maluku (Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual yang hendak menangkap atau mengumpulkan telur ikan terbang di perairan Prov. Maluku.  Kedatangan kapal dari luar daerah Maluku tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan sesuai ketentuan yang berlaku antara lain belum melakukan verifikasi pengukuran ulang dan belum memiliki SIPI Andon dari daerah tujuan sebagai akibat belum adanya perjanjian kerjasama antara provinsi asal nelayan (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan) dengan Prov. Maluku sebagai daerah tujuan sebagaimana ketentuan yang berlaku.  Kondisi demikian menjadi permasalahan dilapangan baik bagi petugas maupun nelayan itu sendiri yang mengakibatkan tertundanya rencana operasi penangkapan ikan.  Menyikapi permasalahan tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dan Dinas Perikanan Provinsi Maluku berinisiatif untuk menyelenggarakan rapat koordinasi teknis antar instansi terkait yakni Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Maluku, Dinas Perikanan Kota Tual, Dinas Perikanan Kab. Maluku Tenggara, Pangkalan TNI AL Tual, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tual, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual dan menghadirkan Perusahaan Perikanan, Perwakilan atau Pengurus Kapal serta Nakhoda Kapal Andon (± 55 orang).   Pada kesempatan tersebut Dinas Perikanan Prov. Ambon mengingatkan supaya nelayan dari luar daerah yang hendak masuk ke Maluku untuk mencari ikan hendaknya mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku dibidang pengelolaan Sumberdaya ikan antara lain memiliki izin sebagai nelayan andon dari Pemerintah Prov. Maluku, telah melakukan verifikasi ulang kapal perikanan dari instansi yang berwenang.   Sampai saat ini pemerintah prov. Maluku belum pernah mengeluarkan izin andon bagi nelayan dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan karena belum memiliki perjanjian kerjasama antar provinsi sesuai aturan yang berlaku. Dinas Perikanan Maluku menawarkan solusi untuk menerbitkan SIPI dengan ketentuan apabila nelayan pemilik kapal berdomisili (berpangkalan) di Tual dan hasil tangkapan didaratkan di PP. Tual untuk dicatat sebagai data produksi..  Pada kesempatan lain Kadis Perikanan Kota Tual dengan mempertimbangan kondisi geografis Kota Tual dan Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan mengusulkan untuk dipertimbangan adanya pendelegasian keweangan cek fisik dapat didelegasikan ke Dinas Perikanan Kab/Kota atau Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual supaya lebih efisien dari segi waktu maupun biaya. Dalam diskusi dapat disimpulkan masih banyak nelayan pendatang tersebut kurang memahami defenisi nelayan dengan izin andon sehingga perlu sosialisasi yang berkesinambungan.  Setelah dilakukan koordinasi dan pembinaan dilanjutkan cek fisik terhadap 36 kapal yang telah diverifikasi oleh KUPP Tual dengan kondisi awal semua kapal kurang dari 7 GT dan setelah pengukuran ulang menjadi lebih besar dari 10 s.d 30 GT sehingga diwajibkan memiliki SIPI Daerah Provinsi Maluku.