Produksi Ikan

Sertifikasi SKK 60 Mil

Penulis : , | 19/10/2019 19:35

Sebanyak 200 orang nahkoda kapal perikanan di Aceh Timur mengikuti,pelatihan sertifikasi Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 mil yang digelar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan melalui Politeknik Pelayaran Malahayati yang berlangsung di Gedung Serbaguna Idi, Aceh Timur, Jumat (18/10/2019). Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dr Ir Ilyas MP, diwakili Kepala PPN Idi, Ermansyah SSt Pi menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Aceh Timur, dan kementerian sehingga kegiatan dalam rangka pemenuhan dokumen awak kapal perikanan ini dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Aceh, kata Ermansyah, terus mengembangkan sektor perikanan tidak hanya sebatas pada infrastrukturnya, namun juga SDM nelayan itu sendiri. Pelatihan SKK ini merupakan pembekalan bagi para nakhoda kapal tentang penerapan hukum laut, dan juga keselamatan pelayaran, karena nahkoha bertanggung jawab penuh terhadap kapal dan muatan didalamnya selama melakukan pelayaran.Untuk itu perlu kita berikan pemahaman, selain itu juga dalam upaya pemenuhan kompetensi berupa sertifikat sebagai salah satu prasyarat untuk melayarkan kapal. Harapannya dengan ada kegiatan pelatihan ini, nelayan kita dapat memahami batas-batas wilayah sehingga kejadian nelayan kita yang melampaui batas wilayah tidak lagi terulang,” harap Ermansyah. Asisten II Setdakab Aceh Timur, Usman A Rachman, menyambut baik atas terselenggaranya pelatihan SKK 60 mil bagi nelayan Aceh Timur dan sekitarnya. “Harapan kita ke depan resiko kecelakaan laut bagi nelayan dapat terus ditekan,” ungkap Usman. Husmiadi, Instruktur Politeknik Pelayaran Malahayati mengatakan laut merupakan salah satu sumber ekonomi masyarakat saat ini, oleh karena itu nelayan harus memahami peraturan hukum yang berlaku dan peraturan keselamatan. “SKK 60 mil ini sangat bermanfaat untuk pelaut, agar mereka memahami dan mengerti tentang keselamatan jiwa dan pelayaran. Keselamatan pelayaran merupakan kebutuhan mutlak dan tanggung jawab bersama baik Regulator, Operator dan juga pengguna jasa,” 

Sumber: serambinews.com