Produksi Ikan

Evaluasi Kegiatan Pelayanan Jasa dan PNBP Serta Evaluasi Kegiatan dan Anggaran 2019

Penulis : , | 18/09/2019 14:27

Brondong- Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (PPN Brondong) melaksanakan Rapat Evaluasi Kegiatan Pelayanan Jasa dan PNBP Serta Evaluasi Kegiatan dan Anggaran 2019,Senin (9/9/2019).

Plt. Kepala PPN Brondong, Ir. Ririn Sugihariyati, menyampaikan bahwa dilaksanakan rapat Evaluasi ini  bertujuan untuk mengetahui capaian PNBP, kendala-kendala yang terjadi dan apa solusinya, kegiatan apa saja yang belum di realisasikan,” jelas beliau saat memimpin rapat di ruang rapat lantai 2 kantor PPN Brondong.

Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (TKPU) PPN Brondong, Ambar Tri Harnanto, menyampaikan bahwa realisasi PNBP sampai bulan Agustus mancapai 96 %. Perkiraan sampai bulan Desember realisasi akan melebihi target, karena peralatan kapal keruk disewa oleh pihak ketiga. Bila dilihat dr setiap sumber PNBP kemungkinan yg tdk tercapai targetnya adalah jasa pas masuk. Hal ini krn kesadaran pengguna jasa atas pembayaran pas masuk yg masih kurang.

Kendala-kendala dalam relokasi ke lahan baru/TPI Higienis yaitu  belum ada Drainase untuk stakeholder yang sudah membangun outlet, pemenuhan kebutuhan air laut ke stakeholder yang sudah membangun outlet belum mencukupi. Solusi yang sudah dilakukan adalah mengusulkan anggaran  ke Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap utk pemenuhan sarana yg tahun ini sangat dibutuhkan dengan anggaran penggunaan PNBP DJPT.

Kepala Seksi Operasional, Sri Agung Prayitno, menyampaikan bahwa kegiatan yang ada di Seksi Operasional ada beberapa yang belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada bulan September  saat ini, yaitu Pelaksanaan Integrasi keterpaduan Informasi Pelabuhan Perikanan dan Penerapan Informasi Pelabuhan Perikanan. Untuk Sosialisasi CPIB, namun alokasi anggaran belum  ada. Solusi yg disampaikan oleh Plt. Kalabuh adalah dengan merevisi kegiatan yg tahun ini belum begitu penting dilaksanakan.

Kepala Seksi Kesyahbandaran, Harnoto, melaporkan bahwa masih ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi diantaranya : Perizinan, SHTI dan Semesteran ( Evaluasi pengawasan BBM dan Evaluasi Cek Fisik). Adanya laporan pengaduan dari nelayan, saat masuk kolam pelabuhan sering kena karang (laporan sudah ada 6 kapal yang terkena karang) dan sudah di tindak lanjuti dengan pemasangan alat pembantu  navigasi Alur Pelayaran dengan memasang pelampung pada tempat batu karang.

Selain itu akan dilakukan kegiatan Integrasi Perijinan Pusat dan Daerah dengan narasumber dari pusat, Direktorat PDK, P2T (Pelayanan Perijinan Terpadu) Propinsi Jawa Timur, dan KUPP Kelas III Brondong.

Sebelum menutup rapat Plt. Kalabuh menyampaikan agar disusun kegiatan apa yang diperlukan untuk tahun 2020 karena dibulan Oktober akan dilakukan penyusunan RKAKL untuk tahun 2020. Beliau berharap selain pengerukan juga adanya pengajuan pemeliharaan  atau rehab untuk Pos Jaga, bengkel yang atapnya bocor jika hujan, penumpukan barang dan jaring serta operasional untuk IPAL.