Produksi Ikan

Arahan Pegawai TKK terkait PP No. 49 Tahun 2018 di PPN Brondong

Penulis : , | 04/07/2019 11:03

Brondong – Selasa (2 Juli 2019), PPN Brondong dalam hal ini Ka.Sub.Bag. Tata Usaha, Ir. Ririn Sugihariyati, memberi arahan kepada pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) terkait PP No. 49 Tahun 2018 tentang Managemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak.

Pada Kesempatan ini Ka.Sub.Bag. Tata Usaha, memberi arahan tentang Penataan Sumberdaya Manusia Aparatut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2019, menyangkut Tata Kelola SDM Aparatur DJPT dan Evaluasi Pengelolaan SDM Aparatur serta Pengelolaan SDM Aparatur tahun 2020.

“Tata Kelola SDM Aparatur DJPT terdiri Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (P3K), dan yang menjadi dasar usulan agar UPT bisa mengikuti P3K Tahun 2019 adalah Peta jabatan, jumlah BUP dan Ketersediaan anggaran Diklatsar, dengan Prioritas TKK yang aktif bekerja secara terus menerus dan nantinya masuk formasi Jabatan Fungsional ahli dan terampil,namun dengan kualifikasi pendidikan yang sudah ditentukan,” jelasnya di Balai Pertemuan Nelayan.

Pemberian cuti TKK ketentuannya sama dengan PNS namun terdapat perbedaan dalam kondisi TKK sakit yaitu :

•      1-14 hari dengan surat dokter

•      14 hari dengan surat dokter pemerintah

•      Maksimal 1 bulan

•      1 bulan : pemutusan hubungan kerja

•      Keguguran : 1,5 bulan

•      Kecelakaan kerja : cuti s.d masa hubungan perjanjian kerja berakhir

•      Tetap menerima penghasilan

“Bahwa di tahun 2019 ini PPN Brondong ada 5 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Tes Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (P3K),” pungkasnya.