Produksi Ikan

sosialisasi BLUD, Pemerataan Informasi Tarif Baru PPP Tamperan

Penulis : , | 29/03/2019 14:00

Kebijakan baru pasti menimbulkan dampak pada lingkungan dimana peraturan berlaku. Untuk meminimalisir hal tersebut UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Pacitan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melakukan sosialisasi Kenaikan Tarif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang melibatkan masyarakat setempat serta pelaku pelabuhan mulai pegawai TPI, Pemilik kapal, bakul, pemilik kios, gudang dan lainnya. Diharapakan pemberlakukan kebijakan baru diterima menyeluruh dan dapat diterapkan dengan mudah. “Seluruh pengguna Pelabuhan harus tahu dan dapat memahami serta berkenan mempelajari, sehingga akan berjalan lancar,” harap Ninik Setyorini Kepala UPT PPP Tamperan dalam sambutan Sosialisasi BLUD di Aula UPT 20/03/19.

Penekanan sosialisasi tersebut adalah kenaikan tarif pada pembayaran retribusi masuk pelabuhan, tambat labuh, jasa kebersihan gedung dan bangunan, air bersih dan listrik, kebersihan bongkar muat,  dan lainnya,  berlaku pada 1 April mendatang. Yang berdasar pada penetapan UPT PPP Tamperan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 19 september 2017. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 81, mengenakan tarif layanan atas  penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat.

Untuk diketahui bersama estimasi retribusi masuk pelabuhan yang baru adalah yang awalnya perorang dikenakan Rp 500,- saat ini menjadi Rp 1000,-. Sepeda motor tarif awal Rp 1000,- saat ini Rp 2000,-. Mobil dari Rp 2000,- menjadi Rp 3000,- . Truk Engkel tarif awal Rp 3000,- menjadi Rp 5000,-. Untuk kenaikan tarif tambat labuh, air bersih, listrik, jasa pembersihan bongkar muat, dan lainnya selain melalui sosialisasi bersama juga akan dilakukan pemberitahuan secara khusus kepada pemilik kapal, gudang serta kios.

Sosialiasi tersebut berjalan lancar disertai season tanya jawab audien pada Kepala UPT PPP Tamperan yang menyampaikan paparan secara langsung. “Harapan kami kedepan tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan dari ketetapan tarif pelabuhan khususnya retribusi masuk, maka dari itu kami mengintruksikan agar seluruh masyarakat mengetahui perubahan tarif ini,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Seksi Pelayanan Taknis Pelabuhan Salim, juga memberikan pemaparan tentang Kartu Pelayanan Pelabuhan (Kalbu Smart) yang saat ini sedang memasuki tahap pendataan pengguna pelabuhan. Pihaknya menjelaskan kedepan seluruh akses kepelabuhan akan menggunakan kartu bermagnetic strip tersebut. “Mohon kiranya kesadaran untuk mendaftar Kalbu Smart yang nanti akan kami distribusikan sat lounching aplikasi dan kartu,” tutur Salim.

 

Dhita Shelvi / UPT PPP Tamperan