Produksi Ikan

KUNJUNGAN KERJA KKP DAN KEMENTAN BERSAMA BPK RI DAN DPR-RI DI PPN PENGAMBENGAN

Penulis : , | 20/03/2019 08:20

Pada hari Senin, 18 Maret 2019 PPN Pengambengan di jadikan lokasi Kunjungan Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian bersama Anggota IV BPK RI dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pemerintah bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)  terus berkomitmen dan konsisten untuk meningkatkan kesejahteraan pada sektor perikanan dan pertanian melalui pemberian bantuan di Kabupaten Jembrana ke nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar dan petani.

Bantuan pemerintah ini secara simbolis diserahkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Rizal Djalil, Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi serta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sarwo Edhy di kawasan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) higienis Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Jembrana, Bali.

Tercatat bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp 5,034 miliar berupa benih ikan, bioflok, pakan mandiri, asuransi nelayan, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA), peralatan diversifikasi usaha, chest freezer, beasiswa pendidikan, pengembangan biofarmakologi, penggerak konservasi dan fasilitasi permodalan. Sementara dukungan dari Kementerian Pertanian sebesar  Rp 650 juta berupa alat mesin pertanian (alsintan) pra dan pasca panen.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi, mengatakan produksi hasil perikanan utama bernilai ekonomis tinggi di PPN Pengambengan yaitu lemuru, tongkol, layur dan layang. Pemberian bantuan pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penerima manfaat untuk mendukung dan memajukan usaha kelautan perikanan serta menyejahterakan masyarakat perikanan. Selain itu sesuai dengan Perpres No 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah di Laut, Pemerintah Indonesia menargetkan sekitar 75% sampah plastik akan kita atasi untuk tidak masuk ke laut pada tahun 2025. Dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen dalam setiap kegiatan yang dilakukan tidak menggunakan air mineral dari gelas plastik.

“Dengan produksi perikanannya itu, PPN Pengambengan memiliki potensi wisata kuliner ekonomi produktif, selain itu juga bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata bahari. Kapal perikanan di sini sangat unik dan berbeda dari daerah lain, sehingga dapat menarik wisatawan,” terangnya di hadapan seribuan masyarakat yang hadir.

Sementara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Sarwo Edhy menjelaskan bantuan Kementerian Pertanian berupa alsintan 20 unit traktor roda dua, 5 unit cultivator dan 5 unit power thresher. Alsintan pra dan pasca panen ini diberikan kepada para petani agar dapat menunjang aktivitas pengolahan lahan pertanian secara lebih modern.

“Bantuan pemerintah saya harap dapat benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai ada yang disimpan di rumah apalagi dijual. Silakan dikelola agar dapat memajukan kelompok usaha bersama penerima bantuan. Jangan sampai menjadi masalah, di sini ada tim BPK,” ujar Sarwo Edhy.

Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan dalam sambutannya menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Jembrana relatif kecil padahal potensi kelautan perikanan dan pertaniannya cukup besar.

“Kita targetkan PAD Kabupaten Jembrana pada tahun 2019 ini mencapai Rp 180 miliar. Bantuan pemerintah pusat ini akan kita jadikan bagian dalam membangun kedaulatan pangan berbasis agrisbisnis dan perikanan. Sektor ini akan kita prioritaskan 5 tahun ke depan untuk mendukung dan mewujudkan nawa cita,” tuturnya.

Sedangkan anggota IV BPK, Rizal Djalil meminta agar sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus ditingkatkan. “KKP dan Kementerian Pertanian ini telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat. Alam Indonesia telah memberikan segalanya, silakan dikelola dengan baik. Permohonan bantuan dapat disampaikan secara tertulis agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” pintanya.

Pada saat yang sama, anggota komisi XI DPR-RI I Gusti Agung Rai Wirajaya akan terus mengawal program pemerintah agar semakin bersinergi dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. “Aspirasi masyarakat terus kita dengarkan. Pemerintah pusat terus kita dorong untuk dapat membantu dan memberdayakan masyarakat, sehingga kesejahteraanpun turut meningkat,” tukasnya.

Dalam kunjungan kerja KKP, Kementerian Pertanian bersama BPK dan DPR RI ini dilaksanakan juga kegiatan pengembangan diversifikasi usaha nelayan, lomba olahan ikan, pengolahan limbah plastik menjadi kerajinan benilai guna, workshop ecobrick,  sosialissi e-logbook penangkapan ikan, kegiatan gemar makan ikan bersama 200 siswa sekolah dasar, klinik mutu ikan, asuransi nelayan oleh Jasindo serta pameran permodalan dan usaha nelayan oleh badan layanan umum lembaga pengelola modal usaha kelautan perikanan (BLU LPMUKP) dan perbankan (Bank BRI, BNI, Mandiri).