Produksi Ikan

Standar pelayanan SPB

Penulis : , | 17/10/2018 11:53

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)

DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT

 

NO

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

URAIAN

Service Delivery

1.

Dasar Hukum

  1. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  2. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
  4. PERPRES RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. PERMEN KP RI Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
  6. PERMEN KP RI Nomor 03/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
  7. PERMEN KP RI Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  8. PERMEN Perhubungan RI Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
  9. PERMEN KP RI Nomor 20/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelabuhan Perikanan.

2.

Persyaratan

  • Surat Permohonan,
  • Master Sailing Declaration (Surat Pernyataan Nakhoda),
  • Bukti pembayaran jasa kepelabuhanan,
  • Bukti pembayaran jasa kebersihan kolam pelabuhan,
  • Persetujuan Kesehatan Pelabuhan,
  • Hasil pemeriksaan administratif,
  • Daftar pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan,
  • Surat Laik Operasi (SLO),
  • Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal,
  • Surat Tanda Bukti Lapor  Rencana Keberangkatan Kapal,
  • Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal, (diatas 20 GT) apabila kapal melakukan pembongkaran ikan.
  • Surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.

 

Catatan :

  1. selain persyaratan utama diatas, harap membawa/menyertakan Sertifikat asli Kepelautan ANKAPIN/ATKAPIN/SKK, Sertifikat asli Pendukung bagi Perwira Kapal Perikanan, Buku Pelaut, Buku Sijil.
  2. persyaratan utama dan persyaratan poin a) tersebut disesuaikan dengan jenis dan GT kapal perikanan.
  • setiap pengurusan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) WAJIB membawa/menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI & Fotocopy, hal tersebut diperuntukkan untuk pemeriksaan Kelaikan dan Kesesuaian Dokumen Awak Kapal Perikanan.

3.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

  1. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, dengan melampirkan berkas-berkas sesuai yang telah di persyaratkan;
  2. Petugas Pemeriksa Administratif, memeriksa kelengkapan berkas-berkas dan menuangkannya pada blangko Hasil Pemeriksaan Administratif. Apabila belum terpenuhi diterbitkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Administratif.
  3. Petugas Pemeriksa Teknis & Nautis Kapal Perikanan, melakukan pemeriksaan kapal perikanan dan menuangkannya pada blangko Hasil Pemeriksaan Teknis dan Nautis Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Apabila belum terpenuhi diterbitkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Teknis & Nautis Kapal Perikanan.

Catatan : Kapal Perikanan berada (Tambat/Labuh) di dalam WKOPP.

  1. Terpenuhinya Pemeriksaan Administratif, Pemeriksaan Teknis dan Nautis Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Dilakukan Registrasi & Pencetakan SPB oleh Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
  2. Syahbandar memeriksa dan mengesahkan SPB.
  3. Pengecapan/ stempel, penyerahan & pengarsipan SPB.

Catatan : Petugas Dermaga mengawasi kapal perikanan di dalam WKOPP yang akan melaksanakan pelayaran.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

65 menit

5.

Biaya/tariff

Tanpa dipungut biaya/tarif

6.

Produk Pelayanan

Surat Peretujuan Berlayar (SPB)

7.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

  • Kotak Saran PPN Pemangkat;
  • Email : pemangkat_ppn@yahoo.com
  • www.lapor.go.id (sms ke 1708)
  • No. Tlp/HP : 0821 5032 4357
  • Tim Pengaduan Pelayanan Publik
  •           Humas PPN Pemangkat
  •     @PPN_Pemangkat

Manufacturing

8.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

  1. Sarana :
  • Meja & Kursi
  • Lemari Arsip
  • Komputer & Printer
  • Alat Tulis Menulis (ATK)
  • Internet
  • Blangko Pemeriksaan Administratif
  • Blangko Pemeriksaan Teknis & Nautis
  • Blangko Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
  • Meteran Roll
  • Sigmat
  • Kamera
  1. Prasarana dan/atau Fasilitas
  • Kantor Pelayanan Terpadu
  • Ruang tunggu
  • Kamar kecil

9.

Kompotensi Pelaksana

  • Minimal S1/DIV
  • Memiliki kompetensi dan Kualifikasi (BREVET) Syahbandar
  • Pernah mengikuti BIMTEK Kesyahbandaran

10.

PengawasanInternal

Tim Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat

11.

Jumlah Pelaksana

  • 1 Orang Syahbandar
  • 3 Pembantu Syahbandar

12.

Jaminan Pelayanan

Pelayanan tepat, Cepat, Akurat dan Akuntable

13.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

  • Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berlogo GARUDA yang di tandatangani oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan terdapat Cap Syahbandar
  • Telah dilakukan Pemeriksaan Administratif
  • Telah dilakukan Pemeriksaan Teknis dan Nautis Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan
  • Telah dilakukan Pemeriksaan Kelaikan dan Kesesuaian Dokumen Awak Kapal Perikanan.

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  • Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
  • Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)