Produksi Ikan

Focus Group Discussion (FGD) Seksi Kesyahbandaran PPN Tanjungpandan Tentang Surat Rekomendasi Bahan Bakar Minyak

Penulis : , | 25/09/2018 15:28

Tanjungpandan (25/09) - Seksi Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai koordinasi Peraturan Menteri Nomor : 13 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Usaha Perikanan Tangkap. FGD yang dilaksanakan kamis (20/09) lalu dihadiri oleh seluruh staf Kesyahbandaran, Polair, Kasat Airud, nelayan serta pelaku usaha.

Dalam FGD tersebut, Kasie Kesyahbandaran, Darmono menjelaskan bahwa dalam rangka mendukung produksi usaha perikanan tangkap perlu melaksanakan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran jenis minyak tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). “Diharapkan kepada SPDN dan SPBN untuk mengutamakan nelayan yang dokumen perikanannya lengkap dibuktikan dengan SPB dan surat rekomendasi BBM”, kata Darmono. Sedangkan bagi nelayan yang belum ada dokumen kapal perikanan diperbolehkan diberikan BBM asalkan kuota BBM nya lebih.

Pihak SPDN dan SPBN menjelaskan bahwa dalam 1 tahun ini terjadi pengurangan kuota BBM subsidi. Hal ini dikarenakan mobil pengangkut BBM (jobber) mengalami keterlambatan mengantarkan BBM. “Walaupun BBM kurang, pembagian BBM subsidi tetap rata. Dan kapal yang belum lengkap dokumennya pun kita kasih kalau stok BBM nya lebih”, ujar Hera, perwakilan SPBN.

Sementara itu peserta FGD lain juga menimpali dengan harapan kepada SPDN dan SPBN jangan sampai menyalahgunakan pembagian BBM bersubsidi. Terkait kuota BBM mereka juga mengharapkan agar kedua pihak tersebut berkoordinasi dengan jobbernya dan banyak atau sedikitnya kuota BBM yang tersedia agar tetap mengutamakan hak nelayan, baik itu nelayan yang memiliki kelengkapan dokumen kapal perikanan maupun yang belum lengkap. Namun bagi nelayan yang belum memiliki kelengkapan dokumen juga diharapkan untuk meminta surat rekomendasi dan melengkapi dokumen kapal, karena hal ini diperlukan bagi pihak SPDN dan SPBN sebagai bahan pertanggungjawaban. (YL)

 

 

oleh. Yuanna Lestari, S.Pi.