Produksi Ikan

Sosialisasi Penyadaran Hukum Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kelautan dan Perikanan

Penulis : , | 06/09/2018 10:27

Kegiatan penyadaran hukum tentang peraturan perundang-undangan kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari proses pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang kehadiranya sangat diperlukan seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Mengingat kerentanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, maka Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K), yang mengamanatkan pentingnya pengawasan dan pengendalian pemanfaaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui UPT. P2SKP Muncar mengadakan acara Kegiatan Sosialisasi Penyadaran Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kelautan dan Perikanan di Muncar, Banyuwangi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan. Sasaran dari pelaksanaan Penyadaran Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Kelautan dan Perikanan Kelompok Masyarakat dan Nelayan maupun stakeholders dalam pengelolaan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

UPT. P2SKP Muncar Banyuwangi mengadakan pertemuan bersama nelayan dari berbagai alat tangkap dan kapal dalam rangka sosialisasi penyadaran hukum terkait perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan di Aula UPT P2SKP Muncar. Pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti terkait seringnya ditemukan kapal-kapal yang tidak membawa dokumen-dokumen kapal pada saat berlayar. Selain para nelayan bagan, pertemuan juga dihadiri oleh Syahbandar, Polair, Satker PSDKP, TNI AL dan HNSI kabupaten Banyuwangi.

Umu Faridah, Kepala syahbandar muncar memaparkan materi terkait aturan undang-undang tentang kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh kapal sebelum, saat dan sesudah berlayar karena hal ini sangatlah penting untuk legal standing mereka sendiri. Pemaparan kedua dan ketiga dilanjutkan oleh Kartono Umar dan Erlambang yang terkait alat keselamatan kerja ABK pada saat berlayar yang harus dipenuhi di dalam kapal. Adapun Undang-Undang yang dipakai sebagai dasar hukum adalah syarat alat penangkapan ikan beserta jalur penangkapan sesuai dengan UU Perikanan No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 110 Tahun 2016 tentang Alat Keselamatan Kerja di Atas Kapal

Tak lupa, selain alat keselamatan kerja, diskusi juga berlanjut tentang pembahasan terkait asuransi nelayan. karena hal ini sangatlah membantu terutama pada nelayan kecil yang mempunyai tingkat resiko tinggi terhadap kecelakaan kerja di laut. Para peserta sepakat agar dijadwalkan ada pertemuan/sosialisasi dengan penyedia jasa asuransi nelayan yang dalam hal ini sudah ditunjuk pemerintah adalah JASINDO.

Dalam peretemuan tersebut diambil beberapa kesimpulan yaitu para nelayan siap melengkapi dan selalu membawa kelengkapan dokumen kapal, para nelayan siap membawa alat kselamatan kerja seperti life jacket, pelampung dan radio kontrol di atas kapal, para nelayan mengusulkan pertmohonan bantuan life jacket dan pelampung, Para nelayan mengusulkan diadakannya sosialisasi terkait asuransi nelayan