Produksi Ikan

PENERTIBAN PENEGAKAN HUKUM BAGI ORGANISASI RADIKAL DAN ANTI PANCASILA

Penulis : , | 16/07/2018 10:13

Jember, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sumberdaya alam yang melimpah harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional. Pengelolaan sumberdaya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat, maka pemerintah gencar memberikan sosialisasi perundangan-undangan bidang kelautan dan perikanan.

Kabupaten Jember memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup beragam, namun masih belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Sebagian besar masyarakat masih belum benar merasakan manfaat ekonomi yang diberikan oleh potensi sumberdaya yang ada di kawasan. Disamping itu, kerusakan – kerusakan yang ditimbulkan oleh masyarakat juga mulai mengancam keberadaan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di Pantai Kabupaten Jember. Sehingga, diperlukan upaya – upaya untuk mencegah agar dampak dari kerusakan tersebut tidak semakin meluas.

Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, upaya pembinaan dan inventarisasi permasalahan dilaksanakan oleh peran aparat penegak hukum dan peran masyarakat pesisir Kabupaten Jember dirasa perlu untuk dilaksanakan agar para pelaku pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mendapat wawasan tentang dasar aturan pengelolaan kawasan dan juga mampu menyadari sumber masalah dan gambaran solusi yang dapat dilaksanakan untuk mencegah meluasnya dampak kerusakan tersebut. Upaya pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh peran aparat penegak hukum dan peran masyarakat.