Produksi Ikan

Sosialisasi Penyadaran Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kelautan dan Perikanan

Penulis : , | 06/07/2018 14:31

Kegiatan penyadaran hukum tentang peraturan perundang-undangan kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari proses pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang kehadiranya sangat diperlukan seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

Juli 2018, untuk kedua kalinya UPT. P2SKP Muncar Banyuwangi mengadakan rapat bersama nelayan pemilik bagan dalam rangka sosialisasi penyadaran hukum terkait perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan di Aula UPT P2SKP Muncar. Pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti terkait pertemuan pertama bulan lalu yaitu terkait penertiban bagan-bagan ikan yang berada di jalur pelayaran sehingga menghambat lalu lintas kapal perikanan yang akan  keluar masuk area pelabuhan. Selain para nelayan bagan, pertemuan juga dihadiri oleh Syahbandar, Polair, Satker PSDKP, TNI AL dan HNSI kabupaten Banyuwangi.

Kartono umar, S.Pi, MAP, Kepala pelabuhan memaparkan materi terkait aturan undang-undang tentang syarat alat penangkapan ikan beserta jalur penangkapan sesuai dengan UU Perikanan No. 45 Tahun 2009 dan PerMen KP No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI. Materi tersebut disampaikan dengan jelas dengan bahasa yang ringan sehingga mudah dipahami paserta. Kepala syahbandar muncar, Ummuh faridah juga menambahkan tentang hukum laut termasuk aturan lalu lintas pelayaran baik nasional dan internasional.

Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari peserta, terlihat dengan antusianya sesi tanya jawab untuk mencari solusi bersama yang saling memudahkan dan menguntung semua pihak dengan tetap mematuri aturan hukum yang berlaku

Dari hasil diskusi tersebut dihaslkan kesepakatan bersama sebagai berikut :

  1. Para nelayan pemilik bagan siap mentaati peraturan untuk tidak menambah dan memasang bagan di area jalur pelayaran tempat keluar masuk kapal.
  2. Para nelayan pemilik bagan diberikan tenggat waktu bagi bagan-bagan yang sudah terlanjur terpasang di area yang mengganggu jalur keluar masuk kapal untuk segera ditertibkan atau dipindahkan.
  3. Bagan-bagan yang sudah terpasang namun dalam kondisi rusak agar segera dibuang agar tidak mengganggu kapal-kapal yang melintas

Diharapkan kegiatan sosialisasi ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar semakin banyak masyarakat nelayan sadar akan pentingnya menjaga ekosistem laut secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.